Partisipasi Publik Dibutuhkan Mengawasi MBG
Jagad Tani - Keterbukaan Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap partisipasi publik dalam pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah yang perlu dikawal secara serius, supaya tujuan dari program ini benar-benar tercapai.
“Program MBG menyasar jutaan anak di seluruh Indonesia. Dengan cakupan sebesar itu, maka pengawasannya tidak bisa bertumpu pada pemerintah pusat atau satu lembaga saja. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting,” ungkap Netty Prasetiyani Aher selaku Anggota DPR RI Komisi IX, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/01).
Baca juga: Panganan Sehat Bantu Cegah Asam Lambung
Menurutnya, keterbukaan tersebut harus dibarengi dengan sistem tindak lanjut yang jelas dan adil, agar laporan masyarakat benar-benar digunakan untuk perbaikan layanan, bukan sekadar menjadi konsumsi publik tanpa penyelesaian.
Dilanjutkan pula jika kritik dan masukan dari orang tua maupun guru tidak boleh dianggap sebagai gangguan terhadap program. Hal tersebut, harus dipandang sebagai bagian dari upaya memastikan kualitas gizi, keamanan pangan, dan pemenuhan hak anak.
“Anak adalah penerima manfaat utama. Maka, setiap bentuk pengawasan harus berorientasi pada perlindungan anak, bukan justru menimbulkan dampak negatif bagi mereka,” terangnya.
Dalam pandangan Netty, penguatan kapasitas pelaksana di lapangan, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjadi kunci keberhasilan MBG.
"Pelaksana perlu dibekali pemahaman bahwa transparansi, akuntabilitas, dan respons terhadap masukan publik merupakan bagian dari tata kelola program yang baik. Program ini adalah investasi jangka panjang bangsa. Karena itu, pengawalan kebijakan harus dilakukan secara konsisten, proporsional, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan,” tandasnya.
