Hilirisasi Perikanan Kaltim Tingkatkan Nilai Tambah
Jagad Tani - Program hilirisasi sektor kelautan dan perikanan, didorong Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memastikan komoditas unggulan daerahnya tidak hanya menjadi bahan mentah, tetapi mampu bertransformasi menjadi produk bernilai tinggi yang berkelanjutan (sustainable fisheries).
Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan DKP Kaltim, Irma Listiawati, menegaskan jika hilirisasi ini bersifat integratif dengan target dan sasaran yang luas. bukan hanya hasil tangkapan laut dan perairan umum seperti tambak, kolam, budidaya pesisir, hingga Karamba Jaring Apung (KJA).
Baca juga: Mempertahankan Peluang Budidaya di Tengah Badai Penurunan
“Potensi perikanan kita sangat beragam. Kami tidak ingin hanya bergantung pada perikanan tangkap. Sektor budidaya terus menunjukkan tren positif setiap tahunnya, dan keduanya merupakan pilar utama dalam menyokong rantai pasok hilirisasi,” terang Irma dilansir dari Antara, Rabu (25/02).
Menurutnya, untuk menjaga konsistensi kualitas bahan baku, perlu pola pembinaan berbasis kelompok, yakni dikelompok sektor tangan dengan penguatan kapasitas nelayan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB). Serta, kelompok sektor budidaya dengan pendampingan intensif bagi Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan).
Selanjutnya kelompok solidaritas hilir, yakni dengan pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar).
Dilanjutkan Irma, melalui tangan Poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasar) komoditas ikan segar kini bertransformasi menjadi produk inovatif seperti bakso ikan, pempek, bandeng presto, hingga produk gourmet lainnya.
"Hilirisasi adalah kunci meningkatkan nilai ekonomi bagi pelaku usaha. Produk olahan memiliki masa simpan lebih lama dan margin keuntungan yang jauh lebih baik dibanding produk segar,” tambah Irma.
Menurut Irma, pengembangan tidak berhenti pada proses produksi, karena kunci menembus pasar modern dan ekspor adalah legalitas dan sertifikasi. Proses ini dimulai dari kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang diikuti dengan fasilitasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) hingga pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI).
"Oleh sebab itu, Pelaku usaha kini didorong untuk menuntaskan administrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sertifikasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan paspor bagi produk Kaltim untuk bersaing di rak ritel modern hingga pasar internasional," tutur Irma.
Melalui sinergi antara teknologi pengolahan, kepatuhan terhadap regulasi, dan keberlanjutan lingkungan, hilirisasi di Kalimantan Timur diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi baru.
"Dengan produk yang lebih berdaya saing, kesejahteraan nelayan dan pembudi daya di Benua Etam diproyeksikan akan meningkat secara signifikan tanpa merusak ekosistem perairan," tukasnya,
