Program Konservasi Tingkat Tapak, Perkuat Ekonomi BIru
Jagad Tani - Program konservasi di tingkat tapak sebagai implementasi ekonomi biru yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan, akhirnya dikonsolidasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna melindungi ekosistem laut, serta untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir.
“Konservasi adalah tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam konteks ekonomi biru, masyarakat bukan sekadar pihak yang dilibatkan, tetapi pelaku utama sekaligus penerima manfaat dari upaya konservasi,” ujar Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (05/03).
Baca juga: Kemenhut Mulai Reforestasi Areal Bekas Sawit TNTN
Adapun menurut Direktur Yayasan Pesisir Lestari, Dina Kosasih, praktik pengelolaan pesisir berbasis masyarakat di Teluk Jor, Nusa Tenggara Barat, berhasil menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.
Dilanjutkan bahwa, model kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil, dinilai efektif untuk diterapkan di berbagai wilayah pesisir Indonesia.
“Penguatan peran masyarakat di tingkat tapak menjadi kunci agar ekonomi biru tidak berhenti sebagai jargon kebijakan,” terangnya.
Selain itu, pengarusutamaan GEDSI (Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion) dinilai penting dalam tata kelola pesisir. Partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya diposisikan sebagai bagian integral dari pembangunan kelautan yang adil dan berkelanjutan.
Bahkan melalui rekomendasi yang telah dirumuskan memiliki peran vitalnya masing-masing, seperti harmonisasi kebijakan ekonomi biru dengan perlindungan ekosistem, penguatan tata kelola pesisir yang inklusif dan transparan.
Tak hanya itu saja, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan usaha sosial mikro, serta perluasan skema pendanaan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat pesisir, juga harus didorong agar kolaborasi tidak berhenti pada tingkat wacana, sehingga bisa menghasilkan dampak nyata.
Sementara itu, Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas), Rahmat Mulianda, menekankan pentingnya integrasi ekonomi biru dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
"Hal ini diperlukan agar implementasinya selaras dengan prioritas nasional serta memiliki indikator capaian yang terukur dan berkelanjutan," tukasnya.
