Program Tambak Pantura Jabar, Libatkan Empat Kabupaten
Jagad Tani - Program Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi Tambak Pantai Utara (Pantura) di Jawa Barat mencakup empat kabupaten, yakni Bekasi, Karawang, Indramayu, dan Subang.
Program yang bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara ini berada di bawah penguasaan Kementerian Kehutanan yang pengelolaannya dilakukan secara lintas kementerian.
Baca juga: Industri Perikanan Jepang Terdampak Konflik Timur Tengah
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, Tb. Haeru Rahayu, bersama staf khusus Menteri KKP dan rombongan mendatangi Pendopo Kabupaten Indramayu, untuk beraudiensi dan berdiskusi yang bertujuan mempererat koordinasi dan komunikasi demi kelancaran pelaksanaan program.
"Program ini telah melalui proses dan pembahasan di berbagai tingkatan. Pemerintah daerah berperan mendukung serta mengawal agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan dan tetap memperhatikan kondisi masyarakat," ujar Bupati Indramayu Lucky Hakim dalam keterangannya, dikutip Senin (06/04).
Menurutnya, seluruh tahapan pelaksanaan dilakukan secara terukur, transparan, dan senantiasa diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap tahapan berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan.
Mengenai isu kompensasi atau uang kerahiman yang menjadi perhatian masyarakat, Lucky Hakim menjelaskan, besaran tersebut belum dapat ditentukan sebelum proses pendataan dan pemetaan lahan dilakukan secara menyeluruh.
"Cara tahunya bagaimana? Diukur dahulu, dipatok dahulu. Sementara ada kelompok masyarakat yang menolak pematokan sebelum ada kepastian. Nah, ini yang harus kita cari jalan tengahnya," ucap Bupati Kota Mangga ini.
Selain itu, Lucky juga menilai masih adanya perbedaan pandangan di tengah masyarakat, khususnya terkait proses pematokan lahan. Sosialisasi telah dilakukan berulang kali bahkan perwakilan warga yang menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa sehari sebelumnya pun telah diterima dan diajak berdiskusi.
"Kami tidak menutup diri. Aspirasi masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui aksi penyampaian pendapat, telah kami terima dan akan terus kami fasilitasi untuk dikomunikasikan kepada pemerintah pusat sehingga dapat ditemukan solusi bersama," tegasnya.
Sementara itu, Tb. Haeru Rahayu menyampaikan jika program revitalisasi tambak merupakan wujud nyata untuk peningkatan kualitas budidaya perikanan di Pantai Utara Jawa yang selama ini masih didominasi metode tradisional.
"Tujuan utama program ini adalah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya. Kami tidak ingin menyusahkan masyarakat. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan diawasi sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.
Ia menambahkan, sebagai gambaran besarnya skala program ini, KKP tengah melaksanakan proyek serupa di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, berupa pembangunan tambak udang terintegrasi seluas hampir 2.000 ha, dengan nilai investasi senilai Rp 7,2 triliun.
Adapun di kawasan Pantura Jawa, anggaran yang disiapkan bahkan bisa mencapai tiga hingga empat kali lipatnya, sebagai bukti nyata untuk memajukan sektor perikanan budidaya nasional. Pihaknya juga dijadwalkan menerima anggota Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu pada Rabu mendatang untuk membahas program lebih lanjut.
"Jika masih ada hal yang belum dipahami, kami mengajak untuk duduk bersama dan berdialog agar solusi dapat dicari bersama-sama," tukasnya.
