Titik Kebakaran Hutan Meningkat, Riau Siaga
Jagad Tani - Seiring dengan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau saat memasuki musim kemarau di tahun 2026, tentu semua pihak harus siap siaga.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menilai jika langkah tersebut menjadi bagian dari konsolidasi untuk memastikan seluruh unsur dalam konidisi siap di daerah rawan.
Baca juga: Angkut Sayur dari Dieng, 10 Tahun Mendistribusi Pangan
“Saya tegaskan, pengendalian karhutla harus mengedepankan deteksi dini dan respons cepat. Jangan menunggu api membesar. Begitu terdeteksi hotspot, harus langsung ditangani di lapangan. Kecepatan dan ketepatan menjadi kunci utama,” tegas Hanif.
Saat ini, Provinsi Riau dalam kondisi mengkhawatirkan, sebab hingga 23 April 2026, jumlah titik panas tercatat mencapai 840 titik, dengan 318 titik pada tingkat kepercayaan tinggi, meningkat enam kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Adapun jumlah luasan daerah kebakaran turut melonjak signifikan hingga mencapai 8.555,37 hektare, atau meningkat 20 kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2025.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam prediksinya menyatakan Indonesia akan berpotensi mengalami El Niño, yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang dan lebih kering, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Kondisi tersebut tentunya akan semakin memperbesar risiko kebakaran, khususnya pada ekosistem gambut yang sangat rentan terhadap kekeringan.
Hanif menekankan bahwa kesiapsiagaan seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, BPBD, Manggala Agni, perusahaan perkebunan hingga masyarakat, diminta untuk memperkuat patroli dan pengawasan di wilayah rawan.
Senada dengan hal itu, General Manager PHR Zona Rokan, Andre Wijanarko, menegaskan bahwa ancaman karhutla dinilai sebagai risiko operasional nyata yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan infrastruktur energi dan keselamatan publik.
“Penurunan visibilitas, gangguan kesehatan pekerja, serta ancaman terhadap keselamatan masyarakat sekitar adalah risiko yang wajib kami mitigasi secara komprehensif sejak fase awal,” tukas Andre.
