Krisis Pangan Lebanon Kian Akut akibat Konflik

Jagad Tani - Lonjakan kasus kekerasan telah membuat ketahanan pangan yang sebelumnya dicapai Lebanon, kembali ke kondisi krisis. Hal ini berdasarkan analisis proyeksi terbaru dari Integrated Food Security Phase Classification (IPC) yang dirilis oleh Kementerian Pertanian, bekerja sama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) serta Program Pangan Dunia (WFP).

Melansir laman resmi WFP, analisis tersebut menunjukkan bahwa 1,24 juta orang atau hampir seperempat populasi yang dianalisis, diperkirakan akan menghadapi tingkat kerawanan pangan pada kategori Krisis (IPC Fase 3) atau lebih buruk dalam periode April hingga Agustus 2026.

Baca juga: Pilihan Ikan Lokal untuk Ditebar di Perairan

Angka ini menunjukkan penurunan kondisi yang signifikan dibandingkan periode November 2025 hingga Maret 2026, ketika sekitar 874.000 orang (sekitar 17% populasi) mengalami kerawanan pangan akut. Penurunan ini dipicu oleh konflik, pengungsian, dan tekanan ekonomi.

“Kerapuhan yang kami peringatkan dalam analisis IPC sebelumnya kini terbukti terjadi,” ujar Allison Oman Lawi, Perwakilan dan Direktur WFP di Lebanon.

Capaian yang diraih dengan susah payah tersebut sirna. Keluarga yang sebelumnya masih mampu bertahan kini kembali terdorong ke dalam krisis akibat benturan antara konflik, pengungsian, dan kenaikan biaya hidup yang membuat pangan semakin tidak terjangkau.

“Berbagai guncangan yang terjadi secara bersamaan melemahkan mata pencaharian sektor pertanian dan berdampak pada ketahanan pangan. Ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan bantuan darurat di sektor pertanian untuk mendukung petani dan mencegah kondisi yang lebih buruk,” kata Nora Ourabah Haddad, Perwakilan FAO di Lebanon.

Hasil ini menegaskan tingkat keparahan situasi di Lebanon, di mana konflik bertemu dengan tekanan ekonomi sehingga menempatkan ketahanan pangan nasional pada titik kritis.

"Kami menegaskan kembali komitmen untuk menerapkan pendekatan berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan, tidak hanya memantau krisis, tetapi juga meresponsnya melalui kebijakan dan program berkelanjutan yang memperkuat ketahanan sektor pertanian dan melindungi mata pencaharian petani," lanjut Nora.

Ia pun menekankan perlunya beralih dari sikap netral pasif menjadi pendekatan yang lebih proaktif. Dalam konteks ini, media bersama mitra internasional merupakan pilar penting dalam menyampaikan fakta dan meningkatkan kesadaran guna mendukung respons dan mendorong pemulihan berkelanjutan.

Temuan ini menegaskan bahwa kondisi ketahanan pangan di Lebanon sangat rentan terhadap berbagai guncangan. Tanpa bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan dan dapat diprediksi, peningkatan akses, serta stabilisasi kondisi keamanan dan ekonomi, kerawanan pangan diperkirakan akan semakin memburuk dalam beberapa bulan ke depan.

“Menjaga ketahanan pangan di Lebanon merupakan tanggung jawab bersama, baik nasional maupun internasional. Investasi di sektor pertanian tetap penting untuk menjaga stabilitas dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap krisis berulang,” ujar Menteri Pertanian Lebanon, Dr. Nizar Hani.

Penurunan kondisi ini disebabkan oleh gabungan berbagai guncangan akibat eskalasi konflik yang sedang berlangsung. Ketidakamanan dan pengungsian mengganggu mata pencaharian serta peluang pendapatan, sementara akses pasar tidak merata di wilayah terdampak konflik karena rantai pasok terganggu.

Pada saat yang sama, inflasi dan harga pangan yang terus meningkat menggerus daya beli, sedangkan berkurangnya bantuan kemanusiaan dan keterbatasan pendanaan mengurangi kemampuan keluarga untuk bertahan.

Sektor pertanian yang merupakan sumber utama pangan dan pendapatan, terdampak signifikan dan belum pulih sejak konflik tahun 2024. Kerusakan lahan, pengungsian luas rumah tangga petani, terbatasnya akses ke area pertanian, kenaikan biaya input, serta kondisi keamanan yang tidak stabil menghambat produksi.

Gangguan pasar di tingkat lokal juga semakin membatasi kemampuan petani untuk beroperasi. Risiko semakin meningkat seiring berakhirnya musim tanam musim semi. Musim tanam yang terlewat menyebabkan penurunan produksi, memperparah kerawanan pangan, dan meningkatkan kebutuhan bantuan kemanusiaan dalam beberapa bulan ke depan. Sistem peternakan dan unggas juga mengalami tekanan akibat terbatasnya akses dan terganggunya layanan.

Secara geografis, penurunan paling tajam terjadi di wilayah terdampak konflik, terutama di distrik Bent Jbeil, Marjeyoun, Sour, dan Nabatiyeh, di mana pengungsian dan gangguan pasar paling parah, disusul wilayah Baalbeck El Hermel.

Selain itu, gangguan jalur perdagangan, kenaikan biaya bahan bakar dan transportasi, serta meningkatnya harga pangan akibat konflik regional semakin menekan pasar dan anggaran rumah tangga.

Krisis ini berdampak pada seluruh kelompok penduduk. Di kalangan warga Lebanon, sekitar 725.000 orang (19%) diperkirakan akan menghadapi kerawanan pangan pada tingkat Krisis (IPC Fase 3) atau lebih buruk.

Kondisi lebih parah dialami kelompok rentan dan pengungsi, dengan 362.000 pengungsi Suriah (36%) dan 104.000 pengungsi Palestina (45%) berada pada kategori krisis atau lebih buruk. Pendatang baru dari Suriah sejak 2024 termasuk yang paling terdampak, dengan sekitar 50.000 orang (52%) diperkirakan mengalami kerawanan pangan akut.

Bantuan kemanusiaan dan dukungan terhadap mata pencaharian yang berkelanjutan dan tepat waktu sangat penting untuk melindungi kelompok paling rentan, menjaga sumber penghidupan, dan mencegah krisis ketahanan pangan yang lebih dalam.

Sumber: wfp.org