Menantikan Kepastian Skema Hilirisasi Ayam di NTB
Jagad Tani - Upaya memperkuat posisi, peternak rakyat kembali didorong lewat program Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun di lapangan, yang ditunggu bukan sekadar rencana besar, melainkan kepastian skema agar program benar-benar bisa berjalan.
Hal itu disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat bertemu dengan Kementerian Pertanian di Mataram, akhir April lalu. Ia mengakui, perhatian terhadap program ini cukup besar, terutama dari peternak di Kabupaten Sumbawa yang sudah disiapkan sebagai lokasi pengembangan.
Baca juga: Bertani dari Ketinggian, Bukan di Dataran Tinggi
“Kami berharap ada kepastian skema pelaksanaan program HAT di NTB, karena ini sangat ditunggu realisasinya,” kata Iqbal dikutip dari keterangan resminya Senin (04/05).
Alih-alih memilih jalur yang rumit, Iqbal menilai pihaknya tengah menyiapkan pendekatan yang lebih aman secara tata kelola. Skemanya melalui penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Lebih lanjut, BUMD kemudian bermitra dengan BUMN lewat kerja sama operasi (KSO). Peran ini akan dijalankan oleh PT Gerbang NTB Emas (GNE), BUMD yang diproyeksikan menjadi motor investasi daerah. Tak tanggung-tanggung, NTB menargetkan tambahan penyertaan
modal hingga Rp100 miliar untuk mengembangkan ekosistem peternakan terintegrasi di kawasan Serading, Sumbawa.
Sementara, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian, Makmun, menilai bahwa konsep hilirisasi yang dibangun bukan sekadar meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan peternak memiliki kepastian pasar. Selama ini, fluktuasi harga dan lemahnya penyerapan hasil menjadi persoalan klasik di sektor perunggasan.
“Kita ingin peternak tidak hanya memproduksi, tetapi juga punya kepastian usaha dari hulu sampai hilir,” ujarnya.
Pendekatan kemitraan pun menjadi garis utama harus melibatkan peternak lokal, bukan justru menggantikan mereka dalam rantai usaha. BUMN pangan, ID Food melalui PT Nusindo menyatakan kesiapan membantu penyerapan dan pemasaran hasil produksi.
Menariknya, pelaku usaha lokal mulai ikut masuk ke dalam ekosistem ini. PT Tatar Sepang Alam Lestari, misalnya, telah menyatakan minat untuk bergabung dan berencana membangun rumah potong hewan unggas (RPHU) berkapasitas 2.000 ekor per jam.
Direktur perusahaan tersebut, Heru Purnawirawan, melihat program ini sebagai peluang agar pelaku usaha daerah tidak sekadar menjadi penonton di tengah arus investasi.
“Kami melihat ini sebagai peluang besar. Dengan adanya ekosistem HAT, pelaku usaha daerah tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut tumbuh bersama. Kami siap membangun RPHU dan menjadi bagian dari rantai pasok yang kuat," ujarnya.
Dengan berbagai pihak mulai bergerak, program HAT di NTB kini memasuki fase krusial. Tantangannya bukan lagi pada wacana, melainkan memastikan skema yang disusun benar-benar berjalan dan memberi dampak nyata bagi peternak di lapangan.
