• 12 November 2026

Mark-to-Market Tekan Harga Pupuk hingga 20 Persen

uploads/news/2026/11/mark-to-market-tekan-harga-pupuk-711345be025b546.jpeg

Jagad Tani - Melalui pembenahan mekanisme pengadaan pupuk yang sebelumnya menggunakan skema cost plus menjadi pendekatan mark-to-market, harga pupuk dapat ditekan hingga 20 persen.

“Menurunkan harga pupuk 20% dengan mengubah cara pengadaannya. Luar biasa, ini bisa menghemat anggaran sehingga kita punya kemampuan lebih untuk membangun pabrik baru,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam Rapat Koordinasi pembahasan pupuk bersubsidi di Jakarta, Rabu (11/11).

Baca juga: Tata Kelola Dibenahi, Izin Beras Fortifikasi Ditahan

Perubahan mekanisme ini dinilai menjadi terobosan penting karena mampu memutus pola pengadaan lama yang membuat biaya semakin tinggi ketika biaya operasional meningkat.

Dalam skema cost plus, komponen biaya produksi dan operasional menjadi dasar perhitungan harga dengan tambahan keuntungan 10%. Sementara melalui pendekatan mark-to-market, pembelian bahan baku bisa dilakukan lebih awal dengan dukungan ketersediaan anggaran.

Dengan demikian, pendekatan mark-to-market dapat mengoptimalkan waktu pembelian, menekan biaya pengadaan, dan menghasilkan efisiensi hingga 20%.

Penghematan tersebut, menurut Zukifli Hasan, tidak hanya berdampak pada penurunan harga pupuk, tetapi juga memberikan ruang bagi penguatan industri pupuk nasional melalui pembangunan fasilitas produksi baru.

“Dengan penghematan ini, kita bisa membangun pabrik baru. Tahun depan, Januari, yang di Sumatera Selatan juga akan mulai,” ungkap pria yang akrab disapa Zulhas ini.

Dalam rapat bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman tersebut, disepakati alokasi pupuk bersubsidi tahun 2027 sebesar 9.845.686 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9,55 juta ton untuk sektor pertanian dan 295.686 ton untuk sektor perikanan.

Penyediaan anggaran pupuk bersubsidi 2027 akan menggunakan perhitungan nilai komersial sesuai Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025. Pembayaran uang muka kebutuhan bahan baku pupuk bersubsidi dijadwalkan paling lambat pada triwulan I 2027.

Pada tahun anggaran 2026, Kementerian Pertanian mengusulkan penambahan volume pupuk bersubsidi sektor pertanian melalui perubahan kontrak dari 8,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton, demi mendukung program optimasi lahan seluas 1 juta hektare dan pencetakan sawah baru seluas 105 ribu hektare.

Kedua program tersebut didukung anggaran yang nilainya sekitar Rp6 triliun dan diproyeksikan bakal memberi dampak terhadap produksi pertanian senilai Rp36,24 triliun.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa, ketersediaan pupuk menjadi bagian penting dalam memastikan petani dapat menjalankan kegiatan usaha tani secara optimal.

“Kita ingin petani semakin sejahtera. Negara harus hadir melindungi dan memberikan jaminan bagi petani. Jika petani semangat untuk bertani, swasembada pangan berkelanjutan dapat terwujud,” imbuhnya.

 

Related News