Redaksional: Refleksi Pertanian Indonesia di Tahun 2025
Jagad Tani - Tahun 2025 menjadi tahun yang berat bagi pertanian Indonesia, sebab ada banyak faktor yang memengaruhi kondisi pertanian, peternakan dan perikanan. Salah satunya karena adanya faktor cuaca ekstrem serta bencana yang melanda di penghujung tahun.
Meski demikian, bila berbicara tentang stok pangan jumlahnya justru cenderung aman dengan kapasitas produksi yang meningkat, sehingga kestabilan bahan pangan yang kian menguat.
Pertanian Indonesia di sepanjang tahun 2025 memang tengah bergerak maju, tetapi dengan langkah yang belum sepenuhnya seimbang. Secara makro, di sektor pertanian memang menunjukkan kinerja yang menonjol.
Melalui data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terus bertumbuh hingga pertengahan 2025.
Baca juga: Tahun 2026 Serapan Beras Nasional Diproyeksikan Meningkat
Data BPS juga mencatat bahwa pada triwulan II-2025 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,12% (year-on-year) dan 4,04% (quarter-to-quarter).
Adapun kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional di triwulan II-2025 berada pada kisaran 13,83%. Angka ini menegaskan bahwa pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi, terutama di wilayah perdesaan.
Angka ini naik jika dibandingkan dengan triwulan I-2025 yang mencatat 9,74%, sehingga sektor ini memiliki kontribusi terhadap PDB Nasional, dan menjadikannya sebagai sektor kedua terbesar setelah industri pengolahan.
Pada triwulan III-2025 kontribusi sektor ini terhadap PDB Nasional terus meningkat mencapai 14,35%.
Mengutip data BPS yang dirilis di 5 November 2025, nilai PDB sektor pertanian pada triwulan III-2025 mencapai Rp 869,4 triliun, naik dari Rp 822,6 triliun pada triwulan II-2025. Menjadikan sektor pertanian tumbuh 3,32% (q-to-q) dan 4,93% (y-on-y), dengan pertumbuhan kumulatif 5,37% (c-to-c) jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024.
Namun perlu juga menjadi perhatian, di tingkat bawah cerita petani tidak selalu seindah angka yang ada di grafik statistik. Bagi pemangku kebijakan, angka-angka tersebut tentu merupakan sebuah kabar baik. Namun bagi petani, angka statistik tersebut belum tentu bermakna sama.
Sebab pada saat panen raya yang terjadi hampir bersamaan, biasanya akan berlaku hukum klasik pertanian, yakni ketika jumlah produksi meningkat, maka harga pasar justru akan turun.
"Gabah Kering Petani (GKP) masuk ke proses penggilingan (Foto: Jagad Tani/Rifqi Dias Mahendra)"Melalui data Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 19 Januari 2025, terdapat 42 kabupaten/kota dengan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500/Kg, sementara harga GKP petani tersebut berkisar Rp 5.000-Rp 6.450/Kg.
Daerah dengan GKP terendah ada di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, yakni Rp 5.033/Kg (22,56% di bawah HPP).
Biasanya saat pascapanen, petani yang tidak memiliki akses pengering atau gudang penyimpanan, tentu akan menjual gabah segera untuk memenuhi kebutuhan harian. Ironi yang terjadi disaat yang sama, terkadang harga beras di tingkat konsumen justru relatif stabil bahkan cenderung tinggi.
Ketimpangan antara harga di hulu dan hilir ini juga menegaskan persoalan rantai pasok yang panjang dan posisi tawar petani yang masih lemah.
Walaupun di sepanjang tahun 2025 pemerintah mengklaim cadangan beras nasional berada dalam kondisi aman, berdasarkan data Bapanas stok beras yang dikelola Perum Bulog sampai 22 Desember totalnya mencapai 3,5 juta ton, dengan akumulasi untuk pasokan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 3,185 juta ton dan stok komersial 238,7 ribu ton.
Namun di beberapa daerah, ketimpangan harga antarwilayah masih terasa dan hal ini perlu menjadi catatan penting, sebab ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga soal keterjangkauan.
Data dari Panel Harga Pangan Per 20 Oktober Bapanas, mencatat rerata beras premium secara nasional di Zona 1 masih di Rp 15.248/Kg. Sementara Zona 2 dan 3 kala itu masing-masing berada di harga Rp 16.303/Kg dan 19.371/Kg.
Baca juga: Tebus Pupuk Subsidi Mulai 1 Januari 2026
Ada pula soal sumber daya manusia pertanian, data BPS menunjukkan bahwa mayoritas petani Indonesia masih berusia di atas 45 tahun. Regenerasi terus berjalan, tetapi belum cukup cepat.
Berdasarkan Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I yang dirilis oleh BPS pada 4 Desember 2023 lalu, bahwa jumlah petani yang berumur 19–39 tahun hanya sebanyak 6.183.009 orang, atau sekitar 21,93% dari total petani di Indonesia. Sehingga menjadi PR tambahan dalam dunia pertanian, sebab tanpa adanya regenerasi petani usia muda, maka pertanian akan menghadapi krisis tenaga kerja di masa depan.
Belum lagi persoalan struktural seperti akses lahan terbatas, dan konflik agraria yang masih belum teratasi.
Bahkan pada Hari Tani Nasional (HTN) yang ke 66 pada 24 September lalu Serikat Petani Indonesia (SPI) mengeluarkan 6 tuntutannya saat mengadakan aksi damai yang meminta untuk dilakukan Reforma Agraria yakni penataan ulang struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat.
Salah satu isi tuntutannya ialah menyelesaikan konflik agraria yang dihadapi anggota SPI maupun petani Indonesia secara menyeluruh, merevisi Perpres Percepatan Reforma Agraria No 62 Tahun 2023 agar sejalan dengan agenda kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani serta masyarakat desa.
"Selain lambatnya pertumbuhan regenerasi petani muda, Reforma Agraria di Indonesia juga harus diperhatikan (Foto: Jagad Tani/Rifqi Dias Mahendra)"Sementara itu, untuk kondisi iklim pada tahun 2025 yang kurang bersahabat, sejumlah petani di Indramayu mengalami gagal panen padi di lahan seluas 10 Hektar akibat kondisi kekeringan pada 27 September lalu. Belum lagi kondisi lahan pertanian yang terendam banjir dan tertutup oleh timbunan lumpur di sejumlah daerah seperti di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir tahun ini.
Senada dengan hal tersebut, data dari Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan jika pola cuaca semakin sulit diprediksi, dengan potensi anomali iklim yang bisa muncul sewaktu-waktu.
Selain itu, bidang percepatan pembangunan pertanian di kawasan terdampak bencana tentu harus massif dilakukan, sehingga pembangunan ekonomi kemasyarakatan bisa lekas pulih.
Pihak Kementerian Pertanian dan instansi terkait juga perlu mendistribusikan penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) secara cepat dan tepat sasaran.
Pertanian Indonesia di tahun 2025 di atas kertas memang tercatat ada banyak kemajuan, mulai dari jumlah produksi yang meningkat pada beras, gula dan jagung dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026 tidak ada impor.
Bahkan pada Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026 per 28 Desember 2025, diperkirakan carry over stock gula konsumsi dari 2025 ke 2026 sebesar 1,437 juta ton.
Sementara kebutuhan konsumsi setahun di 2,836 juta ton, sehingga produksi gula konsumsi setahun yang diestimasikan dapat mencapai 2,7 juta ton sampai 3 juta ton dapat menciptakan surplus.
Baca juga: 2026 Pemerintah Stop Impor Gula dan Beras
Adapun jagung pakan, benih, dan rumah tangga juga dipastikan tidak ada impor di tahun 2026. Kalkulasi Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026, carry over stock dari 2025 ke 2026 ada di angka 4,521 juta ton. Dari itu terdapat estimasi susut/tercecer 831,6 ribu ton.
Kendati begitu, produksi jagung di 2026 diproyeksikan sebesar 18 juta ton. Kebutuhan setahun jagung berkisar di 17,055 juta ton, sehingga ketersediaan jagung secara nasional masih mencukupi.
"Di luar capaian produksi yang meningkat secara statistik, kondisi kesejahteraan petani di lapangan juga harus diperhatikan (Foto: Jagad Tani/Rifqi Dias Mahendra)"
