“Judulnya percepatan program perhutanan sosial, tapi kami rasakan di berbagai wilayah masih minimnya sosialisasi, fasilitas, dan pendampingan.”
JAKARTA - Sebanyak 51 kelompok tani hutan (KTH) yang tersebar di 17 provinsi sepakat untuk membentuk wadah bersama yang diberi nama Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial (AP2SI) untuk memperkuat pengelolaan perhutanan sosial.
“Ini program bagus dari pemerintah yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, tapi kami selama ini masih merasa belum begitu greget. Judulnya percepatan program perhutanan sosial, tapi kami rasakan di berbagai wilayah masih minimnya sosialisasi, fasilitas, dan pendampingan,” kata Roni Usman Kusmana, yang terpilih menjadi Ketua AP2SI untuk periode 2019-2022, dalam konferensi pers di Jakarta, seperti melansir ANTARA, Rabu (27/11) kemarin.
Baca juga: Demi Menjaga Kelestarian Hutan
Perwakilan dari KTH Jawa Barat itu merujuk pada program Perhutanan Sosial yang merupakan prioritas pemerintah lewat Program Strategi Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018. Program itu ditujukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi konflik lahan serta membantu mengatasi kemiskinan sekaligus menimbulkan kesadaran menjaga hutan.
Sampai dengan Juni 2019, menurut data dari AP2SI, yang telah mengakses atau menerima izin perhutanan sosial seluas 165.468 hektare dengan 59.285 kepala keluarga sebagai pemanfaat dengan berbagai produk unggulan. Untuk mendukung agar semakin banyak warga yang mendapatkan izin pemanfaatan hutan sosial, AP2SI meminta asistensi dari para pihak berwajib untuk memenuhi target lahan 12,7 juta hektare hutan sosial yang ditargetkan pemerintah.
“Sehingga kalau tadi baru mencapai target 25%, mudah-mudahan tahun berikutnya kita bisa berjalan dengan baik, sehingga meningkat. Dukungan pihak pemerintah mudah-mudahan berjalan dengan baik, sehingga mereka bisa mendorong ke kelompok lain yang belum mendapatkan akses,” katanya dalam konferensi yang difasilitasi oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tersebut.
